Program Makan Bergizi Gratis Indonesia: Pengganda Ekonomi atau Beban Fiskal?

Skala fiskal menjadi inti perdebatan apakah program makan gratis Indonesia dapat menciptakan efek pengganda atau justru menjadi beban. ISEAS melaporkan bahwa 9% dari total belanja negara dialokasikan untuk MBG, setara IDR 335 trillion (sekitar USD 20 billion). Namun, penyaluran dan penyerapan anggaran pada tahap awal pelaksanaan belum merata. Tulisan UGM Faculty Insight menyebutkan bahwa hingga 8 September 2025, baru Rp 13 trillion—sekitar 18.3% dari pagu Rp 71 trillion—yang telah dicairkan. Katadata Databoks menambahkan bahwa pada Q1 2026, pelaksanaan MBG setara 16.5% dari batas anggaran dalam APBN 2026, memperkuat gambaran besarnya alokasi tetapi eksekusinya lebih lambat dari perkiraan.

Dari Mana Efek Pengganda Bisa Muncul—dan Apa yang Menghambatnya

Narasi manfaat ekonomi bertumpu pada apakah belanja MBG benar-benar mengalir secara konsisten ke pemasok dan komunitas lokal, alih-alih tertahan di kemacetan administrasi. ISEAS menemukan bahwa persepsi dampak ekonomi menjadi pembeda antara pendukung dan non-pendukung: tingkat persetujuan lebih tinggi pada mereka yang meyakini MBG sebagai kebijakan pembangunan yang efektif dengan manfaat ekonomi bagi ketahanan pangan dan pelaku usaha lokal. Tinjauan kebijakan terpisah tentang MBG menyoroti potensi “peluang ekonomi melalui integrasi UMKM” dan “keterkaitan dengan pengembangan pertanian,” sehingga program ini dipandang lebih dari sekadar transfer kesejahteraan ketika pengadaan serta kemitraan berjalan baik. Namun, analisis UGM yang sama mengingatkan bahwa lambatnya penyaluran dana melemahkan efek stimulus yang diharapkan, karena hingga September 2025 hanya sebagian kecil dana yang benar-benar masuk ke ekonomi lokal.

Kualitas pelaksanaan menjadi titik penentu antara pengganda dan beban, karena masalah di lapangan dapat menambah biaya sekaligus menggerus kepercayaan. UGM melaporkan kegagalan serius dalam kendali mutu dan kejadian keracunan makanan massal, dengan lebih dari 1,000 anak jatuh sakit di Jawa Barat saja dalam beberapa pekan terakhir, dan lebih dari 6,400 anak terdampak sejak program diluncurkan. Investigasi yang dikutip UGM mengonfirmasi lemahnya pengawasan dan pelanggaran prosedur, termasuk waktu memasak yang tidak konsisten, makanan basi, serta sertifikasi dapur yang tidak memadai; uji laboratorium mendeteksi kontaminasi E. coli, Salmonella, dan Bacillus cereus. Analisis kebijakan dan fiskal yang berbasis bukti internasional berargumen bahwa meski program makan di sekolah dapat memperbaiki status gizi, kehadiran, dan capaian belajar, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan fiskal—syarat-syarat yang semakin sulit dipenuhi ketika skala program membesar.

Dinamika politik publik juga menentukan apakah MBG mampu mempertahankan jejak fiskalnya dalam jangka panjang. ISEAS melaporkan dukungan yang luas tetapi tidak terlalu kuat, serta mencatat penurunan dukungan antara Maret dan Oktober (tanpa persentase dalam ringkasan). Sumber yang sama mengidentifikasi adanya perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung penyediaan universal dan kelompok yang menginginkan penargetan yang lebih baik; responden dengan persepsi pendapatan relatif yang lebih rendah cenderung kurang mendukung MBG universal dan lebih memilih skema yang ditargetkan, yang oleh penulis dikaitkan dengan kekhawatiran soal keadilan, penyalahgunaan, dan apakah manfaatnya tepat sasaran. Pada praktiknya, pertanyaan kebijakan menjadi: mampukah Indonesia menyamai skala program—22.7 million penerima melalui 7,644 unit SPPG hingga September 2025, dengan target hampir 32,000 SPPG dan 82.9 million penerima pada akhir tahun—sembari memperketat pengantaran layanan, pengawasan, dan kinerja belanja agar ekspektasi ekonomi dan fiskal tetap kredibel.