Checklist Praktis Due Diligence M&A di Indonesia untuk Pengakuisisi Asing: Kurangi Risiko Sebelum Anda Tanda Tangan

Mulailah dari kepatuhan hukum dan kedudukan korporasi. Pastikan perusahaan didirikan dengan benar dan berhak beroperasi dengan meninjau sertifikat pendaftaran, akta pendirian, anggaran dasar, serta seluruh perubahannya. Verifikasi riwayat pengalihan saham dan pemegang saham terkini, karena partisipasi asing dapat mengklasifikasikan ulang perusahaan menjadi PT Penanaman Modal Asing (PMA) dan memicu kewajiban tertentu berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Berikutnya, validasi perizinan. Indonesia menerapkan sistem perizinan berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, yang menggantikan kerangka 2021. Kegiatan usaha berada dalam empat tingkat risiko—rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi—dengan persyaratan perizinan yang berbeda. Dalam praktiknya, due diligence harus memastikan izin target masih berlaku, mutakhir, dan terdaftar dengan benar di sistem Online Single Submission (OSS), serta informasi korporasi tercermin dengan tepat di OSS dan AHU.

Cara Menerapkan Checklist di Berbagai Workstream

Selanjutnya lakukan uji tuntas keuangan dan operasional, namun tetap jaga ruang lingkupnya agar praktis. Tinjauan keuangan yang umum mencakup laporan keuangan audit untuk 3–5 tahun terakhir, pelaporan pajak dan status pembayarannya, rekening koran, serta dokumen pinjaman, termasuk utang atau kewajiban yang masih berjalan. Uji tuntas operasional perlu memetakan bagaimana bisnis berjalan sehari-hari dengan meninjau model bisnis, aktivitas utama, kontrak pemasok dan pelanggan, kepemilikan aset dan persediaan, sistem TI, serta struktur rantai pasok. Lakukan ini secara paralel dengan pemeriksaan reputasi dan sengketa melalui catatan publik, pemberitaan, dan basis data pengadilan untuk mengidentifikasi gugatan di masa lalu atau yang masih berjalan, liputan media atau keluhan, serta sanksi atau peringatan dari regulator. Untuk perencanaan transaksi, perlu dicatat bahwa due diligence dan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat atau perjanjian penyertaan saham bersyarat merupakan praktik yang lazim dalam akuisisi saham di Indonesia, dan asuransi representations and warranties muncul pada beberapa transaksi, meski dalam praktik disebutkan tidak terlalu sering digunakan.

Jangan menganggap aspek orang, data, dan bahasa sebagai pelengkap. Uji tuntas SDM dan ketenagakerjaan sebaiknya mencakup peran dan latar belakang karyawan kunci, kontrak kerja dan hak-hak ketenagakerjaan, sistem penggajian, kepatuhan BPJS, serta adanya serikat pekerja atau perselisihan hubungan industrial. Pengelolaan data juga penting. Salah satu ulasan hukum M&A Indonesia menyoroti tren penegakan global terkait pelanggaran perlindungan data pribadi dan menekankan bahwa pengakuisisi perlu menilai kepatuhan data pribadi target, termasuk bagaimana data pribadi ditangani selama tahap due diligence. Terakhir, kelola risiko dokumentasi. Praktik di Indonesia masih memandang adanya versi bahasa Indonesia berdampingan dengan perjanjian berbahasa asing sebagai langkah yang disarankan, karena panduan menyebutkan ketiadaan terjemahan tidak serta-merta membatalkan kontrak kecuali terbukti ada itikad buruk, sementara ketentuan dasar undang-undang bahasa tetap mengikat. Di sinilah checklist due diligence M&A Indonesia yang cakupannya tepat membantu memastikan formalitas hukum selaras dengan risiko penutupan yang nyata.

Jika akuisisi mencakup tanah, bangunan, atau operasi yang sangat bergantung pada lahan, tambahkan modul properti dan perizinan. Sistem administrasi pertanahan Indonesia, kerangka zonasi, dan regulasi kepemilikan menuntut verifikasi yang cermat, terutama mengingat keterbatasan kepemilikan asing dan risiko klaim tumpang tindih, sertifikat yang kedaluwarsa, penggunaan zonasi yang tidak sesuai, izin yang tidak lengkap, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan. Pastikan keaslian dan kepemilikan hak melalui pengecekan resmi di kantor pertanahan setempat, bukan hanya berdasarkan salinan dari penjual. Pahami jenis haknya, seperti Hak Milik (umumnya dibatasi untuk WNI), Hak Guna Bangunan (sering digunakan untuk proyek komersial dan perusahaan), dan Hak Pakai (biasanya dapat diakses oleh orang asing dalam kondisi tertentu). Konfirmasikan kepatuhan zonasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RDTR), termasuk peruntukan yang diizinkan, ketinggian, koefisien lantai bangunan, dan pembatasan lingkungan, karena ketidaksesuaian dapat menghambat perizinan operasional atau memaksa perubahan. Terkait waktu dan urutan transaksi, salah satu sumber umum uji tuntas menyebut akuisisi sering berlangsung 30–90 hari dan menyarankan agar uji tuntas pasar dilakukan sejak awal sehingga pekerjaan lainnya tidak menjadi sekadar formalitas jika dasar-dasar bisnis tidak mendukung tesis investasi.