Keanggotaan BRICS Indonesia resmi dimulai pada 6 Januari 2025, menurut sebuah studi kualitatif di Journal of Social Research. Dalam konteks ini, BRICS dijelaskan sebagai kelompok yang terdiri dari Brasil, Federasi Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia, 25% PDB global, dan 17% perdagangan internasional. Studi yang sama memposisikan masuknya Indonesia sebagai upaya strategis untuk memperluas akses pasar, menarik penanaman modal asing (FDI), memperdalam kerja sama di bidang teknologi dan infrastruktur, serta memperkuat daya tawar dalam forum internasional sambil tetap menjaga politik luar negeri “bebas aktif”. Studi tersebut juga menyoroti bahwa ekspor nonmigas Indonesia ke BRICS mencapai $84.37 miliar pada 2024, sehingga penataan ulang perdagangan menjadi dimensi jangka dekat yang terukur dari pergeseran kebijakan ini.
UN Trade and Development (UNCTAD) menambahkan perspektif struktur perdagangan yang membantu menjelaskan mengapa Indonesia bisa memprioritaskan peluang di dalam blok. UNCTAD melaporkan bahwa ekspor perdagangan barang intra-BRICS mencapai $1.17 triliun pada 2024, meningkat lebih dari 13 kali lipat sejak 2003. UNCTAD juga mencatat bahwa Tiongkok tetap menjadi penggerak utama, dan bahwa Tiongkok—bersama Brasil, India, Indonesia, Rusia, dan Uni Emirat Arab—menyumbang arus perdagangan paling dinamis di antara para anggota. Pada saat yang sama, UNCTAD menyatakan bahwa negara-negara BRICS secara kolektif menyumbang lebih dari dua pertiga total PDB global South, sementara perdagangan intra-BRICS hanya mencakup sekitar 20% perdagangan South-South, yang mengindikasikan masih ada potensi yang belum tergarap. Khusus untuk Indonesia, UNCTAD menyebut Indonesia termasuk tiga negara yang paling bergantung pada pasar BRICS, dengan ekspor intra-BRICS menyumbang lebih dari 30% dari total ekspor pada 2024.
Di Mana Permintaan Baru Bertemu Keterbatasan Lama
Ruang peluangnya nyata, tetapi dibentuk oleh komoditas dan produk apa yang saat ini diperdagangkan Indonesia dan para anggota lain satu sama lain. UNCTAD melaporkan bahwa tujuh dari 10 anggota—Brasil, Mesir, Etiopia, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab—sangat bergantung pada produk primer untuk lebih dari 60% ekspor mereka ke negara lain di dalam blok. Laporan tersebut memperingatkan bahwa ketergantungan ini sebagian besar tidak berubah selama dua dekade, yang dapat membatasi transformasi struktural dan diversifikasi ekspor. Meski begitu, UNCTAD menyoroti bahwa beberapa negara, termasuk Indonesia, telah membuat kemajuan bertahap menuju diversifikasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kombinasi ini mengisyaratkan agenda dua jalur bagi Indonesia: memanfaatkan blok ini untuk memperdalam arus perdagangan yang sudah terkait komoditas, sekaligus membangun jalur untuk memperluas ekspor manufaktur dan ekspor berkeahlian lebih tinggi di dalam jejaring perdagangan BRICS.
Contoh sektoral menunjukkan bagaimana peluang pasar dapat muncul melalui kanal bilateral dalam kerangka BRICS. Laporan AInvest menyebut ekspor gandum Rusia ke Indonesia melonjak 22% pada 2024, serta pembicaraan untuk membuka pasar Indonesia bagi daging sapi dan produk susu Rusia semakin maju. Sumber yang sama merujuk pada Memorandum of Understanding tahun 2025 tentang sertifikasi Halal dan menggambarkan pasar Indonesia yang mayoritas Muslim sebagai peluang senilai $200 miliar dalam konteks tersebut. Secara terpisah, Valdai Club berpendapat bahwa BRICS memberi Indonesia kesempatan untuk terhubung dengan pasar berisi lebih dari 3 miliar orang, serta menyebut produk Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, dan tekstil sebagai kandidat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Valdai juga menyoroti akses ke sumber alternatif seperti pembiayaan dari New Development Bank (NDB) untuk proyek infrastruktur strategis, sejalan dengan penekanan Journal of Social Research pada pembiayaan alternatif melalui NDB.
Penataan ulang perdagangan tidak sama dengan integrasi yang berjalan mulus, dan sejumlah sumber menekankan adanya batasan. UNCTAD mencatat bahwa kendala dalam kerja sama pada tingkat kebijakan masih membatasi potensi penuh perdagangan intra-BRICS, sekaligus menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah untuk memperkuat kolaborasi dan membangun jejaring perdagangan yang lebih dalam. Journal of Social Research juga menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan diplomatik dan mengelola perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS, sambil mencatat kesenjangan ekonomi dan hambatan integrasi yang dapat membatasi kerja sama. Perspektif regional dari ValueChainAsia menggambarkan BRICS sebagai blok yang berorientasi perdagangan, bukan ekonomi yang terintegrasi seperti UE, serta menyebut bahwa ekspansi BRICS dapat membentuk ulang rantai pasok Asia Tenggara dengan meningkatkan ketergantungan pada rute perdagangan Tiongkok–India dan proyek infrastruktur. Dalam praktiknya, hasil dari keanggotaan BRICS Indonesia bergantung pada seberapa efektif Indonesia menavigasi kendala-kendala ini sambil mengonversi akses pasar, opsi pembiayaan, dan keterkaitan sektoral menjadi capaian ekspor dan investasi yang berkelanjutan.
Kapan Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, dan mengapa hal ini penting bagi perdagangan?
Seberapa besar perdagangan intra-BRICS berdasarkan data PBB?
Seberapa bergantung Indonesia pada pasar BRICS dibandingkan anggota lain?
Apa implikasi keanggotaan BRICS Indonesia terhadap bauran ekspor dan diversifikasi?
Peluang pasar baru apa yang disorot melalui hubungan dagang Rusia–Indonesia?
Bicarakan kebutuhan Anda dengan kami di:
-
Riset Pasar
-
Perencanaan Strategis
-
Strategi Masuk Pasar
-
Merger dan Akuisisi
-
Analisis Rantai Nilai
-
Pembandingan Kompetitif
-
Distribusi & Kemitraan Strategis
-
Analisis Perilaku Konsumen