Transfer pricing bukan lagi isu teknis sempit yang hanya relevan bagi segelintir grup besar. Di Indonesia, perusahaan mana pun yang bertransaksi dengan entitas afiliasi dapat menjadi sasaran pemeriksaan, baik transaksinya berupa barang, management fee, lisensi kekayaan intelektual, maupun pinjaman antarperusahaan. Contoh praktisnya: sebuah anak usaha di Indonesia diminta induk perusahaan di Singapura untuk menjual barang jadi dengan harga 40% di bawah harga pasar. Dari perspektif grup, ini mungkin terlihat efisien, tetapi dari sudut pandang otoritas pajak hal tersebut dapat memicu peninjauan karena Arm’s Length Principle (ALP) mensyaratkan harga antar pihak berelasi menyerupai kesepakatan pihak independen dalam kondisi yang sebanding.
Standar minimum kepatuhan telah “di-reset” melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023). Aturan ini mulai berlaku pada 29 Desember 2023 dan berlaku penuh untuk dokumentasi Tahun Pajak 2024. PMK 172/2023 mengonsolidasikan tiga aturan sebelumnya: PMK 213/PMK.03/2016 tentang dokumentasi transfer pricing, PMK 49/PMK.03/2019 tentang Mutual Agreement Procedure, dan PMK 22/PMK.03/2020 tentang ALP serta Advance Pricing Agreements. Secara praktis, konsolidasi ini penting karena menciptakan satu “buku pedoman” untuk dokumentasi, ekspektasi audit, dan jalur penyelesaian sengketa, sambil tetap berlandaskan Pasal 18 UU Pajak Penghasilan serta selaras dengan OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 dan kerangka BEPS Action Plan.
Mengapa Sinyal Under-invoicing Dapat Menaikkan Risiko Audit
Under-invoicing sering dibahas sebagai isu perdagangan dan kepabeanan, tetapi dapat beririsan langsung dengan transfer pricing ketika nilai pada invoice ditetapkan lebih rendah dari nilai ekonomi yang sebenarnya sehingga laba bergeser ke luar Indonesia. IKPI mendefinisikan under invoicing sebagai pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai ekonomi riil dalam invoice, kontrak, pemberitahuan pabean, atau dokumen perpajakan lain, yang berpotensi berdampak pada bea masuk, PPN impor, PPh Pasal 22 impor, PPN keluaran, dan penghasilan kena pajak. Pada saat yang sama, IKPI menekankan bahwa kesenjangan data tidak otomatis membuktikan adanya kecurangan. Perbedaan bisa muncul karena biaya freight, asuransi, kurs, kualitas produk, formula pricing, waktu transaksi, Incoterms, atau perbedaan basis pencatatan ekspor-impor, sehingga koreksi yang tidak menelaah kontrak dan dokumen pendukung dapat lemah dari sisi pembuktian.
Meski demikian, alat penegakan kini makin tajam, dan ini mengubah cara perusahaan multinasional memandang audit transfer pricing di Indonesia. Indonesia Business Post mengutip pernyataan Menteri Keuangan bahwa pemantauan AI dan data lintas negara menemukan 10 perusahaan yang melakukan under-invoicing nilai perdagangan. Riset terpisah dari Universitas Andalas menunjukkan bagaimana “mirror statistics” dapat digunakan untuk menyusun prioritas berbasis risiko: dari 77 observasi negara-tahun, terdapat 13 indikasi keuangan “kuat” dan 7 “moderat”, sehingga 20 observasi memenuhi kriteria untuk masuk daftar prioritas audit. Analisis yang sama menegaskan bahwa statistik agregat hanyalah sinyal awal; pembuktian final muncul setelah tahapan audit dokumen, termasuk invoice, kontrak penjualan, bill of lading, dokumen ekspor (PEB), dokumen impor negara mitra, bukti pembayaran, tanggal transaksi, harga referensi internasional, serta informasi hubungan pihak berelasi.
Dari sisi perpajakan, pemicu audit makin menitikberatkan pada ambang batas sekaligus kualitas pelaksanaan. Per 2025, kewajiban dokumentasi komprehensif berlaku ketika Wajib Pajak melakukan transaksi pihak berelasi (domestik maupun lintas negara), mencatat peredaran bruto tahunan minimal 50 miliar rupiah (US$3 million), atau melampaui ambang transaksi pihak berelasi sebesar 20 miliar rupiah (US$1.23 million) untuk barang atau 5 miliar rupiah (US$307,000) untuk jasa. Kewajiban juga dapat berlaku ketika bertransaksi dengan yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah atau ketika grup merupakan ultimate parent dengan omzet konsolidasi melebihi 11 triliun rupiah (US$675 million) untuk keperluan Country-by-Country Reporting. Indonesia menerapkan model tiga tingkat (Master File, Local File, dan CbCR), dan dokumentasi harus sudah siap saat SPT Tahunan Badan disampaikan, lalu diserahkan dalam 30 hari bila diminta. Secara paralel, sektor tertentu seperti pertambangan serta minyak dan gas disorot sebagai berisiko lebih tinggi karena kompleksitas penetapan harga ekspor dan pemantauan under-invoicing, sehingga analisis penetapan harga yang proaktif serta dokumentasi yang siap diaudit menjadi kebutuhan praktis.
Apa yang berubah lewat PMK 172/2023 untuk transfer pricing di Indonesia?
Bagaimana under-invoicing dapat terkait dengan audit transfer pricing?
Ambang batas apa saja yang dapat memicu kewajiban dokumentasi transfer pricing pada 2025?
Seberapa cepat dokumen harus diberikan saat audit transfer pricing di Indonesia?
Bukti apa yang penting setelah muncul red flag trade misinvoicing?
Bicarakan kebutuhan Anda dengan kami di:
-
Riset Pasar
-
Perencanaan Strategis
-
Strategi Masuk Pasar
-
Merger dan Akuisisi
-
Analisis Rantai Nilai
-
Pembandingan Kompetitif
-
Distribusi & Kemitraan Strategis
-
Analisis Perilaku Konsumen