APBN Indonesia 2026: Pertaruhan Besar Menjaga Keseimbangan antara Makan Gratis dan Kepercayaan Investor

Target dalam APBN 2026 diarahkan untuk menjaga kredibilitas. Publikasi kementerian keuangan Indonesia menunjukkan pendapatan 2026 dianggarkan sebesar IDR 3,153.6 triliun dan belanja IDR 3,842.7 triliun, yang mengindikasikan defisit rencana IDR 689.1 triliun, atau 2.68% dari PDB, disertai pesan tentang “fiscal discipline & prudent financing.” Jakarta Globe juga melaporkan pemerintah menargetkan defisit 2026 sebesar 2.68% dari PDB sebagai bagian dari strategi konsolidasi. Namun, pelaksanaannya sejak awal tidak mudah. Pada Q1, Jakarta Globe melaporkan defisit Rp 240.1 triliun, setara 0.93% dari PDB, dengan pendapatan Rp 574.9 triliun (18.2% dari target setahun penuh Rp 3,153.6 triliun) dan belanja Rp 815 triliun (21.2% dari pagu Rp 3,842.7 triliun).

Makan Gratis dan Subsidi: Menopang Pertumbuhan, tetapi Biayanya Mendominasi Cerita

Sejumlah sumber menggambarkan kebijakan fiskal 2026 secara umum masih bersifat suportif, namun tekanan biaya kian meningkat. OECD memproyeksikan kebijakan fiskal akan tetap mendukung pada 2026, karena kenaikan belanja untuk subsidi BBM dan program makan gratis hanya sebagian diimbangi oleh kenaikan pajak serta pemangkasan belanja di pos lain. Reuters memperkirakan belanja kuartal pertama untuk makan gratis dapat mencapai 62 triliun rupiah, dan mencatat tambahan 15 triliun rupiah akan digunakan untuk bantuan pangan dan langkah stimulus fiskal lainnya. Jakarta Globe menambahkan program makan bergizi gratis tahun ini dialokasikan Rp 335 triliun, sehingga menambah tekanan ketika pemerintah berupaya menahan defisit. OECD juga menilai pengendalian biaya yang lebih ketat dan penargetan yang lebih tepat dapat membantu menahan biaya fiskal, sambil tetap mendukung capaian kesehatan publik.

Sensitivitas investor makin tinggi karena kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB, aturan yang disebut Jakarta Globe sebagai salah satu pilar kredibilitas makroekonomi. Reuters melaporkan wakil menteri keuangan memperkirakan defisit sekitar 2.93% dari PDB untuk tahun berjalan, dengan risiko berasal dari penerimaan yang lesu—mendekati batas 3%. Pembaruan makro Mei 2026 mencatat kekhawatiran investor berfokus pada keberlanjutan dan kredibilitas batas defisit 3.0% dari PDB yang diatur undang-undang. Laporan itu menyebut total belanja hingga April mencapai IDR 1,082.8 triliun, naik 34.3% secara tahunan, dan menunjukkan defisit fiskal IDR 164.4 triliun (0.64% dari PDB) per April, meski keseimbangan primer kembali mencatat surplus sebesar IDR 28 triliun.

Konteks pasar membantu menjelaskan mengapa Indonesia state budget 2026 dipahami bukan sekadar urusan pembukuan, melainkan juga sinyal kepercayaan. Catatan CRIF Asia menggambarkan adanya jurang antara pertumbuhan ekonomi riil dan tekanan pasar. Mereka mengutip pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5.61% secara tahunan, sembari menyoroti indikator tekanan seperti rupiah di kisaran IDR 17,950 per USD pada Juni 2026 (setelah sebelumnya sempat menyentuh IDR 18,000) serta arus keluar bersih investor asing sekitar IDR 61.3–66.2 triliun sejak awal tahun hingga awal Juni 2026. Dengan latar tersebut, narasi fiskal menjadi krusial: menjaga keberlanjutan program prioritas seperti makan gratis, sekaligus meyakinkan pasar bahwa defisit tetap terkendali dalam batas hukum dan sejalan dengan target yang disampaikan pemerintah.